Angka tersebut cukup tertinggal bahkan dari daerah sekitar seperti Kota Cirebon (9,76 tahun), Kabupaten Cirebon (6,32), Kuningan (7,2) dan Majalengka (6,8). Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu, Azun Mauzun menyatakan, rendahnya angka rata-rata lama bersekolah warga Indramayu itu disebabkan biaya pendidikan yang mahal."Selama ini, citranya pendidikan gratis tapi kenyataannya banyak pungutan. Akibatnya, masyarakat jadi takut untuk melanjutkan pendidikan," katanya, Minggu 13 November 2016. Ia mengakui masih sering mendapatkan laporan dari warga yang menganggap pihak sekolah melakukan pungutan di luar biaya seharusnya.
Kepala Bidang Data Informasi Penelitian dan Analisis Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indramayu, Dadang Oce Iskandar menganggap, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerahnya. IPM Indramayu diakui terdorong tingkat daya beli masyarakat.
"Dalam IPM, tingkat pendidikan dan kesehatan (masyarakat Indramayu) memang rendah tapi daya belinya yang tinggi," kata Oce akhir pekan lalu.
Sepengetahuannya, tingkat pengeluaran masyarakat di daerahnya berada di peringkat keempat teratas di Jawa Barat. Data BPS Indramayu mencatat, IPM daerahnya mencapai 64,36 pada 2015. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yakni 63,55. Oce mengakui IPM Indramayu masih rendah namun pemerintah daerahnya dianggap berhasil menaikkan angka tersebut walau hanya sedikit dari tahun sebelumnya.
Ia membandingkan, lama rata-rata sekolah warga Indramayu pada 2014 lebih rendah dari 2015 yakni 5,45 tahun.
BPS mencatat, IPM Indramayu saat ini terendah di antara daerah Wilayah III Cirebon. Menurut penelitian BPS, IPM Kabupaten Majalengka lebih tinggi sedikit yakni 64,75, disusul Kabupaten Cirebon 66,07, Kuningan 67,19 dan Kota Cirebon dengan angka IPM yang cukup jauh yakni 73,34.
Oce menduga, kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan menyekolahkan anaknya masih rendah. "Masyarakat masih menganggap sekolah itu menambah beban biaya mereka sehingga banyak di antara mereka yang memilih tidak bersekolah tapi membantu orang tua bekerja," katanya menjelaskan.
Ia berpendapat, pemerintah daerah perlu memotivasi masyarakat untuk bersekolah. Menurutnya, salah satu upaya mendorong hal itu adalah dengan mengembangkan sektor industri. Penguatan dalam sektor tersebut dipercaya memotivasi masyarakat untuk bersekolah tinggi agar bisa bekerja di salah satu pabrik di daerahnya. (PR Online/WD)